Network
BALIKPAPAN CITY - Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang direncanakan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menggunakan sistem digital atau e-voting.
Rencana itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu (23/3/2022) di Nusa Dua, Bali.
Menurut Johnny, digitalisasi Pemilu sangat mungkin dilakukan, karena sudah berhasil dilakukan oleh berbagai negara.
"Estonia telah melaksanakannya sejak tahun 2005 dan ini telah memiliki sistem pemilihan umum digital di tingkat kota, negara dan di tingkat Uni Eropa, yang telah digunakan oleh 46,7% penduduk," terangnya, sebagaimana dikutip BALIKPAPAN CITY dari Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Jadi bukan baru, termasuk KPU ini sudah lama juga menyiapkannya," sambungnya.
Johnny mengatakan, Pemilu 2024 dapat dijadikan momentum untuk menghasilkan pemimpin masa depan Indonesia dengan komitmen digitalisasi Indonesia.
“Pengadopsian teknologi digital dalam giat Pemilu memiliki manfaat untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam proses kontestasi politik yang legitimate," ungkapnya.
Saat ini, Menkominfo menambahkan, India juga tengah menyiapkan digitalisasi Pemilu, yang diharapkan dapat berjalan pada tahun 2024 mendatang.
Negara dengan populasi terbesar kedua di dunia tersebut akan menggunakan teknologi blockchain guna mendukung terlaksananya televoting.
"Jadi kalau kita melakukan benchmark dan studi tukar informasi dan pengetahuan, serta pengalaman, bisa dilakukan bersama mereka,” sebut Johnny.
Dari data yang dilansir Kemenkominfo dari International Institute for Democracy dan Electoral Assistance, sudah ada 34 negara di dunia yang menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik dalam berbagai bentuk dan tingkatan.
Namun, Johnny menilai, yang perlu diperhatikan pada digitalisasi Pemilu bukan hanya proses digitalnya saja, tetapi juga kesiapan masyarakatnya.
"Kesiapan masyarakat untuk menjaga tingkat kepercayaan dalam setiap tahapan Pemilu termasuk saat verifikasi dan re-verifikasi data," paparnya.
Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi hal yang penting menurut Menkominfo.
Dengan upaya akselerasi pembangunan infrastruktur TIK oleh pemerintah, dirinya berharap, dapat memudahkan digitalisasi Pemilu.
“Karena itulah cara dan sarana yang paling efektif untuk mengisi migrasi masyarakat dari ruang fisik ke ruang digital," tutur Johnny. ***
