BALIKPAPAN CITY – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur dikhawatirkan banyak pihak.
Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut bahkan disebut bisa seperti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang belum selesai.
Proyek itu dimulai sejak 21 Januari 2016 dengan jarak 142 km dan dengan biaya Rp114 triliun.
Baca Juga: Update Liga 1: Borneo FC Menang 2-0 Lawan Persikabo 1973, Pusamania: Tores Harusnya 4 Gol
Rocky Gerung bahkan membandingkan dengan proyek China di Laos yang selesai lebih dulu.
Padahal, kata Rocky, biayanya lebih sedikit dan jarak lebih panjang dibandingkan Indonesia.
Proyek kereta cepat Laos dibangun mulai 26 Desember 2016 dan telah rampung pada 3 Desember 2021 dengan jarak 414 km dan biaya Rp86 triliun.
Karena itulah Rocky Gerung menyebutkan hal tersebut bisa terjadi dengan proyek pembangunan ibu kota baru.
"Hal-hal semacam ini juga nanti berlaku di ibu kota baru. Bahwa seolah-olah ini bukan cuma bikin ibu kota yang biayanya Rp400-500 triliun. Itu bakal merambah ke hal-hal lain yang membuat biaya membengkak tiga kali lipat," kata Rocky Gerung melansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Rocky Gerung.
Pembengkakan biaya, kata Rocky, diakibatkan tidak terbukanya informasi yang disampaikan pemerintah kepada publik.
"Jadi, saya kira memang kekacauan dari awal itu disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi. Mungkin di Laos dari awal terbuka saja bahwa memang segitu biaya yang diperlukan (untuk kereta cepat)," ujar Rocky Gerung.
Baca Juga: Capaian Vaksinasi Covid-19 di Pulau Lombok Jadi Syarat Utama Perhelatan Moto GP Mandalika 2022
Rocky Gerung juga menyentil mengenai proyek pembangunan di Indonesia yang di dalamnya terselip biaya politik.
"Kalau di sini, biaya politiknya sudah sepertiga dari biaya pembangunannya kan. Biaya lobinya saja juga sepertiga, mark up juga sepertiga. Jadi sudah tiga kali lipat lah," ucap Rocky Gerung, melansir Pikiran-rakyat.com berjudul, “Nasib Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Seperti Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung”.*** (Christina Kasih Nugrahaeni/Pikiran Rakyat)