Network
BALIKPAPAN CITY - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara telah mulai memasuki tahap pertama. DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).
Kini pemerintah mulai mengerjakan tahapan pertama dari lima tahapan keseluruhan pembangunan IKN Nusantara yang berlokasi di kawasan Kalimantan Timur.
Adapun pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN rencananya akan dilakukan melalui berbagai skema, seperti APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, pemberdayaan pihak swasta, dan BUMN.
Baca Juga: Kota Balikpapan Dulu ‘Ibukota’ Kalimantan, Kini jadi Pintu Gerbang IKN Nusantara
Namun momentum pemindahan IKN yang dilakukan di tengah-tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, dan ancaman varian baru COVID-19, menimbulkan pertanyaan beberapa pihak.
Apa urgensi pemindahan IKN di masa pandemi COVID-19, seperti apa skema pembiayaannya, dan juga sejauh mana perkembangan pembangunan yang sudah berjalan.
Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi melaporkan kementerian PUPR mulai melaksanakan tugasnya sejak mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo, pada akhir 2019.
Ada tiga kementerian yang mendapat mandat untuk merealisasikan Janji Presiden Jokowi yakni pemindahan IKN ke kawasan Kalimantan Timur.
“Kementerian PUPR ditugaskan menyiapkan urban design parallel dengan Bappenas yang menyiapkan master plan dan kemudian Kementerian ATR melakukan bagaimana menyiapkan ketersediaan lahan,” ujar Imam, dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, episode Rabu 2 Februari 2022.
Baca Juga: Hunian TNI/Polri Duluan Dibangun di Kawasan IKN Nusantara, Tahap Pertama 2.500 Unit Rumah
Menurutnya Kementerian PUPR sejak awal sudah menerima semua masukan dari berbagai pihak, dan melaksanakan sayembara gagasan desain untuk kawasan inti IKN. Sayembara itu diikuti kurang lebih 750 peserta baik dari masyarakat Indonesia sendiri maupun dari mancanegara.
