Network
BALIKPAPAN CITY - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membatalkan acara Rapat Koordinasi terkait: "Isu Pemunduran Pemilu Serentak tahun 2024 dan Isu Calon Pejabat (Pj) Kepala Daerah".
Acara ini sedianya digelar pada Senin 21 Maret 2022 ini di Gran Senyiur Balikpapan. Kegiatan ini rencananya dipimpin Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik.
Dalam surat undangan yang beredar, surat itu ditujukan kepada tiga narasumber dari Balikpapan yaitu Ketua KPU Kota Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan.
Baca Juga: Polda Metro Tangkap 3 Orang Terkait Penipuan Rp5 Triliun melalui Robot Trading Fahrenheit, Bosnya Lagi Dikejar
Menurut Mahfud MD, pembatalan itu, karena kegiatan ini menimbulkan isu-isu liar. Padahal Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dan Pilkada.
"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu."
"Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan Pemerintah mengagendakan, padahal sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda Pemerintah tetap," ucap Menko Polhukam seperti dikutip BALIKPAPAN CITY dari ANTARA, Minggu.
Baca Juga: Dituduh Punya Utang Ratusan Miliar oleh Perusahaan Asal Belgia, PSSI Klaim Tidak Tahu-Menahu
Mahfud MD menegaskan bahwa Pemerintah tetap fokus mempersiapkan pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024.
"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Mahfud MD dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Terkait dengan adanya diskusi yang muncul di partai politik, DPR, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (ormas), menurut Mahfud, adalah hal yang lumrah.
Baca Juga: Update MotoGP 2022: Start Ditunda Gara-gara Hujan Lebat, Presiden Jokowi Sapa Penonton di Sirkuit Mandalika
"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," ucap Mahfud menegaskan.
Mahfud menambahkan bahwa di dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda saat zaman Orde Baru, partai politik dan LSM tidak boleh bicara.
"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru 'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," tegas Mahfud.
Meski demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak.***
