Network
Semakin banyaknya pelaku usaha baru diharapkan akan mengurangi dominasi kelompok usaha yang berintegrasi secara vertikal. Lebih lanjut, untuk menjamin pasokan CPO, KPPU
menyarankan agar perlu didorong adanya kontrak antara produsen minyak goreng dengan CPO untuk menjamin harga dan pasokan.
Penelitian KPPU itu dilaksanakan dan dilatarbelakangi lonjakan harga minyak goreng yang gejalanya mulai terasa sejak Oktober 2021. Kala itu harga minyak goreng di pasaran mencapai hinggga Rp 20 ribu per liter.
“Dan adanya dugaan kartel dalam kenaikan harga minyak goreng,” ungkapnya.
KPPU berharap harga pasar dapat berjalan sesuai hukum pasar dan tidak dipengaruhi adanya kartel atau kesepakatan, akan tetapi hukum supply and demand, dan berharap pemerintah mendorong pelaku usaha yang tidak terafiliasi. “KPPU akan terus mendalami berbagai alat bukti atas permasalahan industri ini,” imbuhnya.
Penelitian difokuskan pada dua sisi, yakni apakah kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah atau terdapat perilaku anti persaingan oleh pelaku usaha. Dijelaskan bahwa sinyal-sinyal terkait kedua hal tersebut sudah ada.
Dari hasil penelitian, KPPU melihat bahwa terdapat konsentrasi pasar (CR4) sebesar 46,5 persen di pasar minyak goreng.
“Artinya hampir setengah pasar, dikendalikan oleh empat produsen minyak goreng,” katanya.
Pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO
hingga produsen minyak goreng.
Adapun temuan KPPU sejauh ini, sebagian besar pabrik berada di pulau Jawa dan tidak berada di wilayah perkebunan kelapa sawit. Padahal ketergantungan pabrik minyak goreng akan pasokan CPO menjadi sangat besar.
