Paska Kecelakaan Maut di Muara Rapak, Pemprov Kaltim Setujui Balikpapan Bangun Flyover

- 24 Januari 2022, 13:10 WIB
Truk tronton yang menghantam kendaraan di depannya saat melintas di turunan Muara Rapak Balikpapan.
Truk tronton yang menghantam kendaraan di depannya saat melintas di turunan Muara Rapak Balikpapan. /Ryan Amanta

BALIKPAPAN CITY – Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) di Muara Rapak, Balikpapan pada Jumat, 21 Januari 2022, menjadi sorotan publik di daerah sampai nasional.

Banyak tokoh masyarakat yang kembali menyoal pentingnya pembangunan infrastruktur flyover atau jalan layang di Muara rapak, Balikpapan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengusulkan agar Balikpapan menjadi induk pengerjaan proyek infrastruktur jalan layang, mengingat periodesasi kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor dan Wakil Gubernur (Wagub) Hadi Mulyadi yang tersisa dua tahun lagi, tidak cukup untuk menyelesaikan proyek yang akan dilaksanakan dengan penganggaran Multiyears Contract (MYC).

"Karena periodesasi gubernur sudah tidak mungkin, maka sebaiknya multiyears ini Pemkot Balikpapan yang akan menjadi induknya. Tapi karena provinsi sudah menggaransi untuk membantu, ya kita keroyokan saja. Begitu juga APBN," ujar Syukri Wahid, saat menjadi salahsatu narasumber Focus Group Discussion (FGD), membahas perkembangan rencana pembangunan flyover Muara Rapak, guna meminimalisasi kecelakaan lalu lintas, yang difasilitasi HMI dan KAHMI Balikpapan, melalui zoom, Sabtu 22 Januari 2022.

Usulan itu mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Sigit Wibowo dan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) Muhammad Sa'bani.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, lewat WA. Saya sampaikan gagasan," ujar Sa'bani.

Sa'bani menilai rencana pembangunan jalan layang di Muara Rapak memang telah dibahas sejak 2020-2021 lalu. Adapun keputusan terkait pembangunan itu yang dikemudian hari tidak dapat terealisasi, kata dia, bukan keputusan yang diambil sepihak oleh Pemprov Kaltim, namun melalui proses berizin kepada pemerintah pusat.

"Tentu kita tidak bisa mengulang sejarah," katanya.

Menurutnya yang terbaik saat ini dilakukan, yakni bukan saling menyalahkan atas lambannya progres pembangunan flyover, melainkan berdiskusi untuk bisa menyelesaikan masalah. "Flyover Muara Rapak, bias dianggarkan multiyears. Induknya di Balikpapan, bisa dimulai di APBD Perubahan (2022)," katanya.

Pemkot Balikpapan diminta untuk memulai persiapan lelang konstruksi dan penyelesaian pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2022 Balikpapan.

Halaman:

Editor: Ryan Pramudya Amanta


Tags

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x