Network
BALIKPAPAN CITY - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Wali Kota Balikpapan bersama 4 pejabat dan 2 pihak swasta dalam dugaan maling uang rakyat pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018.
Kasus ini merupakan pengembangan kasus maling uang rakyat (suap) dengan pelaku utama terpidana Yaya Purnomo. Pada Februari 2019 terpidana mendapat vonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta.
Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Dalam pengembangan kasus DAK Tahun Anggaran 2018 ini selain menyasar kota Balikpapan, juga bakal ada 8 kota dan kabupaten lain. Seperti mantan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah, dan Bupati Karimun, Kepulauan Riau Aunur Rafiq yang sudah dipanggil.
"Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengurusan DAK 2018. Pemeriksaan dilakukan di BPKP IBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip BALIKPAPAN CITY dari ANTARA dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 18 Maret 2022.
Sementara enam saksi selain Rizal Effendi ialah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Madram Muchyar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Sayid Muh Fadli, dan pensiunan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Balikpapan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Balikpapan periode 2012-2018 Tara Allorante.
Selanjutnya ada Sumiyati dari pihak swasta selaku karyawan Toko Bangunan Barokah Jaya, serta dua pihak swasta yakni Mohammad Suaidi dan Ala Simamora.
