Pasalnya, hal itu merupakan langkah awal menuju hukum positif terkait agraria.
“Bekerja serius, apalagi perintah Pak Presiden itu jelas ada tiga, berkaitan dengan
penyelesaian sertifikat, ini juga bukan hal yang harus ditinggal santai, harus benar-benar,”
tegas Hadi.
Mantan Panglima ini menargetkan tahun ini sudah ada wilayah kabupaten/kota yang full
memiliki sertifikat tanah.
Sehingga dapat meminimalisir konflik agraria jika ada investor yang masuk ke sebuah wilayah.***