Network
BALIKPAPAN CITY - Perhatian masyarakat Indonesia kini tertuju pada Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, Presiden Joko Widodo beserta seluruh elemen pemerintahan gencar mewujudkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Program Presiden Joko Widodo itu belakangan terus digenjot. Namun Presiden Jokowi baru-baru ini membagi pemahaman baru terkait rencana besarnya itu. Yakni IKN Nusantara bukan hanya sekedar pindah tempat, namun bagian penting dari transformasi struktural. "Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah 'mind set' dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif," ujar Presiden, Sabtu 29 Januari 2022, dikutip dari Antara.
Adapun persiapan pemindahan IKN Nusantara di kawasan Sepaku, perbatasan kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bergulir sejak 2019 lalu.
Namun baru-baru ini pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) IKN, saat Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, tepatnya pada 18 Januari 2021.
Pembangunan dan pemindahan IKN rencananya dilakukan melalui lima tahapan yakni tahap pertama pada 2022 sampai 2024 dengan mengutamakan ketersediaan infrastruktur dasar sedangkan tahap dua sampai lima mulai 2025 sampai 2045.
Pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk IKN mencapai Rp466 triliun yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun dari swasta.
Nama IKN baru juga telah diputuskan menjadi Nusantara yang dideskripsikan sebagai konseptualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituenta pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. "IKN akan kita jadikan 'show case' transformasi baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi dan lain-lain, termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas," ungkap presiden.
Baca Juga: Penajam Paser Utara Lawan Praktik Calo Tanah IKN, Plt Bupati Hamdam Revisi Perbup di Masa AGM
Hal-hal lain yang menurut Presiden Jokowi dapat ditransformasi dari IKN yaitu penciptaan tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia. "Program IKN dan beberapa transformasi besar ini membutuhkan dukungan semua pihak," ujarnya.***
