Menteri PUPR Perlu Rp43,73 Triliun Bangun Infrastruktur dasar IKN, Masyarakat Sudah Nikmati Jalan Mulus

- 9 Juni 2022, 17:56 WIB
Kawasan tangga ulin menuju Titik Nol di IKN.
Kawasan tangga ulin menuju Titik Nol di IKN. /Tri Widodo/Balikpapancity

 

BALIKPAPAN CITY - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dilakukan pemerintah pusat, terutama menyangkut infrastruktur dasar yang biayanya mencapai Rp43,73 triliun.

Biaya pembangunan infrastruktur dasar IKN itu diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat rapat kerja dengan Komisi DPR RI.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur dasar IKN sudah diusulkan pada April 2022 lalu sebesar Rp5 triliun dan dananya sedang diproses di Menteri Keuangan.

Baca Juga: Akuisisi Terancam Batal, Twitter akan Memberikan Elon Musk Akses Penuh ke Data Firehose

Proyek infrastruktur dasar IKN seperti jalan dari Penajam Kabupaten Paser Utara (PPU) menuju Riko hingga ke Titik Nol juga tampak dikerjakan.

"Kebutuhan semua 2022 sampai 2024 sebesar Rp43,73 triliun. Usulan kami untuk bulan April kemarin untuk 2022 ini adalah Rp5 triliun," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis seperti dikutip Balikpapan City dari Antara.

Basuki menjelaskan pihaknya telah menyurati Menteri Keuangan terkait kebutuhan dana pembangunan IKN sebesar Rp5 triliun.

Baca Juga: Presidem Joko Widodo Meresmikan Proyek Industri Baterai Listrik Terintegrasi

Saat ini pun sudah ada sejumlah proyek yang dalam proses lelang. Dengan demikian, usulan pendanaan sebesar Rp5 triliun kemungkinan hanya akan diserap Rp4,3 triliun.

"Ada beberapa yang sudah lelang di Cipta Karya, ada yang lelang Juni ini. Kemungkinan tidak akan menyerap Rp5 triliun, tapi sekitar Rp4,3 triliun. Tapi semua keseluruhan sampai 2024 sekitar Rp43,73 triliun, ini juga disiapkan DIPA-nya," katanya.

Namun, Basuki menegaskan bahwa Kementerian PUPR hanya bertugas untuk membangun infrastruktur dasar di IKN.

"Kami hanya menangani beberapa pekerjaan prasarana dasar, yaitu jalan tol, jalan nasional, kantor presiden, kantor wapres, kantor-kantor kementerian koordinator dan Kementerian Sekretaris Negara," katanya.

Selain itu, Kementerian PUPR juga bertugas untuk pengerjaan air baku dan drainase.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Capricorn, Aquarius dan Pisces Kamis 09 Juni 2022

Pembangunan tahap awal Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Pembangunan KIPP IKN direncanakan terbagi menjadi empat zona, yaitu Zona 1A, Zona 1B, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1A dan 1B sendiri akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian. Sementara zona lainnya masih dalam tahap perencanaan.

Ada pun Kementerian PUPR menyatakan pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai pada awal Semester II 2022 agar bisa memenuhi target pada 16 Agustus 2024 pusat pemerintahan telah berada di Nusantara.

Pembangunan Jalan dari Penajam-Sepaku

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari kawasan ibu kota negara atau IKN Indonesia baru bernama Nusantara terus berjalan.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman di Penajam, Sabtu, mengatakan pemerintah pusat terus membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

Tahun ini  menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperbaiki akses jalan yang rusak parah dari Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam sampai Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.

"Jalan yang diperbaiki Kementerian PUPR itu merupakan akses jalan utama menuju IKN Nusantara dari arah Kabupaten Penajam Paser Utara," ujarnya.

Perbaikan jalan dari Riko sampai Pemaluan dalam tahap pengerjaan lanjut dia, perbaikan jalan tersebut merupakan tekad pemerintah pusat membangun infrastruktur dasar di kawasan IKN Nusantara.

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur.

"Masyarakat sudah nikmati jalan mulus dari Samboja sampai Sepaku, dan tahun ini (2022) jalan rusak Riko sampai Pemaluan mulai diperbaiki," ucapnya.

Jalan Lingkar Sepaku sebagai jalan penghubung menuju KIPP (kawasan inti pusat pemerintahan) IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku juga telah dikerjakan Kementerian PUPR pada 2021.

Kondisi jalan dari Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara kata dia, sudah semakin membaik dan mulus.

Kemudian pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi masuk tahap pengerjaan fisik, serta pembangunan pengambil air (intake) Sepaku dalam proses pembebasan lahan.

"Bendungan dan intake yang dibangun di Kecamatan Sepaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah IKN Nusantara," ujarnya.***

Editor: Tri Widodo

Sumber: ANTARA


Tags

Terkait

Terkini

x