Network
BALIKPAPAN CITY - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk mengeluarkan delapan proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun ini.
Pemerintah pun tengah menyusun perubahan daftar PSN ini dan akan dituangkan di dalam Peraturan Menko Perekonomian No.9 Tahun 2022 yang akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.
“Menjelang semester II/2022, terdapat perubahan tas daftar PSN yang mengubah 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program,” jelas Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian saat ditemui di kantornya, Selasa, 26 Juli 2022.
Baca Juga: Proyek Kereta API Borneo Senilai Rp53,3 Triliun Batal, Bukan Imbas Perang Rusia-Ukrania
Wahyu menjelaskan, dikeluarkannya 8 proyek tersebut dari PSN pemerintah, salah satunya dikarenakan kurangnya dukungan masyarakat sekitar dalam pembangunan proyek tersebut. Sekaligus merupakan arahan dari Presiden Jokowi.
“Sesuai arahan Pak Presiden Jokowi, untuk mengeluarkan program atau proyek yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dipastikan waktu penyelesaian dari daftar PSN,” jelasnya.
Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga tahun 2024, dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN.
Dari 14 proyek tersebut, hanya saja kata Wahyu yang akan dikeluarkan dari target PSN Jokowi di tahun ini ada delapan proyek.
“Beberapa proyek yang dikeluarkan diantaranya adalah Bendungan Tiro di Aceh, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Inland Waterways Cikarang-Bekasi Laut (CBL), Bandara Bali Utara, Kereta Api Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur,” jelas Wahyu.
“Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan,” jelas Wahyu lagi.
Adapun, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan, salah satu alasannya karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.
“Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain,” ujarnya.
Adapun dua program baru yang akan masuk ke dalam target PSN pemerintah, kata Wahyu seperti misalnya proyek hilirisasi yang kriterianya menciptakan lapangan kerja dan satu Kawasan Ekonomi Khusus.
“Yang baru adalah project-project yang kriterianya menciptakan lapangan kerja. Contohnya pemanfaatan hilirisasi, ini pure swasta dan tak perlu APBN. Ini kita dorong,” jelas Wahyu.
“Kemudian Kawasan Ekonomi Khusus, karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, KEK itu disertakan sebagai PSN. Sehingga ini mengaitkan saja ke dalam PSN,” tutur Wahyu lagi.
Namun dia tak merinci, apa saja dua proyek baru tersebut yang rencananya akan masuk di dalam target PSN pemerintah.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, perubahan daftar PSN tersebut, kata Wahyu akan mengubah Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2021, menjadi Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
“Kita telah melakukan evaluasi, ada beberapa project yang kita keluarkan dan project dinilai sangat strategis dan tidak menggunakan APBN, dan ini tetap akan dimasukkan.
Karena kita berhitung bisa selesai sebelum 2024 dan akan menambah potensi penyerapan tenaga kerja,” jelas Wahyu.
Proyek kereta api Puruk Cahu-Batanjung sendiri merupakan program kerjasama PT INKA dan pemerintah Kalimantan Tengah.
Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro menjelaskan bahwa kesepapakatan bersama ini adalah bentuk respon yang baik dari pihak Pemprov Kalteng untuk pembangunan jalur kereta api di wilayah Kalteng.
“Terima kasih PT INKA sudah mendapatkan respon yang baik dari Pemprov Kalteng dengan adanya pelaksanaan penandatangan MoU untuk pembangunan jalur kereta api dari Puruk Cahu sampai ke Batanjung,” jelas Budi April 2022 lalu.
Menurutnya, tim PT INKA (Persero) akan memerlukan bantuan dari seluruh elemen Pemprov Kalteng untuk membuat kajian awal untuk persyaratan pembuatan jalur kereta api.
“Nantinya kami akan melibatkan Dari Pemprov Kalteng, Pak Gubernur, Pak Wagub dan Pak Sekda, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas PU dan hingga Kepala Dinas Perhubungan karena di Kalimantan Tengah ini kondisi tanahnya sebagian masih berupa gambut. Nanti mohon bantuan karena ini baru jalur alternatif dan kami sudah membuat kajian awal dengan asumsi-asumsi yang kita belum tahu detil-detil kondisinya,” ungkap Budi
Budi menambahkan, setelah ditandatanganinya kesepakatan ini pihaknya akan membuat semacam survey trase dan Pre-feasibility Study (Pre-FS) untuk melihat lebih detil kondisi tanah dan kondisi topografi untuk persyaratan pembangunan kereta api.
Kereta api ini nantinya diperuntukkan untuk angkutan barang khususnya batubara dan mengangkut produk-produk dari food estate.
“Kami tahu di sana ada pengembangan food estate sehingga memerlukan transportasi khususnya kereta api dengan skala lebih besar untuk bisa membawa produk-produk dari food estate ini untuk keluar Kalimantan Tengah dan yang lainnya,”
Budi menambahkan bahwa PT INKA (Persero) akan mencoba merintis angkutan-angkutan penumpang untuk sehingga bisa dipadukan antara gerbong barang dan kereta penumpang.
“Di sini nanti kita akan menggunakan lebar track dengan standard gauge, lebar 1435 mm, axle load-nya mudah-mudahan tanahnya memungkinkan untuk 22,5 ton, sehingga kami berencana membangun jalur ini bisa mengangkut batubara, sekitar 30 juta ton per tahun, kemudian juga 1 juta ton padi atau beras, kemudian penumpang ada 2 atau 3 kereta nantinya dengan kereta jenis KRDE (Kereta Rel Diesel Elektrik) di jalur sepanjang hampir 600 km, termasuk mengembangkan pelabuhan yang ada saat ini di Batanjung,” paparnya.***
