Network
“Itu sudah diberi warning perpanjangan, tapi tidak ada progress sehingga dikeluarkan,” jelas Wahyu lagi.
Adapun, proyek Bendungan Tiro di Aceh dikeluarkan, salah satu alasannya karena masyarakat setempat tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut.
“Ini tidak akan bisa dipaksakan, sehingga kita keluarkan dan Kementerian PUPR sedang mencari opsi yang lain,” ujarnya.
Adapun dua program baru yang akan masuk ke dalam target PSN pemerintah, kata Wahyu seperti misalnya proyek hilirisasi yang kriterianya menciptakan lapangan kerja dan satu Kawasan Ekonomi Khusus.
“Yang baru adalah project-project yang kriterianya menciptakan lapangan kerja. Contohnya pemanfaatan hilirisasi, ini pure swasta dan tak perlu APBN. Ini kita dorong,” jelas Wahyu.
“Kemudian Kawasan Ekonomi Khusus, karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, KEK itu disertakan sebagai PSN. Sehingga ini mengaitkan saja ke dalam PSN,” tutur Wahyu lagi.
Namun dia tak merinci, apa saja dua proyek baru tersebut yang rencananya akan masuk di dalam target PSN pemerintah.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, perubahan daftar PSN tersebut, kata Wahyu akan mengubah Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2021, menjadi Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
“Kita telah melakukan evaluasi, ada beberapa project yang kita keluarkan dan project dinilai sangat strategis dan tidak menggunakan APBN, dan ini tetap akan dimasukkan.
Karena kita berhitung bisa selesai sebelum 2024 dan akan menambah potensi penyerapan tenaga kerja,” jelas Wahyu.
