Network
/photo/2022/01/24/930305480.jpeg)
Pemprov Kaltim sudah melakukan review untuk rencana pembangunan flyover pada 2020-2021, hingga dipastikan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan layang itu senilai Rp 185 miliar.
"Dokumen kita sudah siap, review provinsi sudah tuntas. Tinggal diusulkan kembali. DPRD Balikpapan dan Pemkot jangan lupa administrasi rencana ini segera dimasukkan dalam KUA PPAS dan bisa masuk di perubahan 2022," tegas Sa'bani.
Setelah dikerjakan awal oleh Balikpapan, maka proyek ini bisa dilanjutkan Pemprov Kaltim melalui dukungan APBD murni 2023 dan 2024. Hanya soal besaran yang akan diberikan melalui bantuan keuangan, kata dia, dibatasi aturan.
"Maksimal 40 persen dari total anggaran multiyears itu. Nanti kita juga mohon dukungan pusat. Apakah bisa melalui dana alokasi khusus (DAK) atau APBN langsung. Saya yakin, pekerjaan ini akan tuntas kalau kita kerjakan bersama-sama," imbuh Sa'bani.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim Irwan menyebut sudah melakukan komunikasi dengan Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, untuk memastikan bahwa status jalan nasional yang akan tingkatkan fasilitasnya menjadi jalan layang, sudah diturunkan statusnya menjadi jalan provinsi.
"Saya pikir kelir. Tidak berlarut-larut ke belakang. Sebenarnya kita punya kemampuan menghadirkan solusi terbaik untuk Balikpapan dan masyarakat Kaltim. Ini jalur masyarakat dan logistik apalagi dengan adanya IKN (Ibu Kota Negara)," tegas Irwan.
Dia pun meminta semua pihak berhenti berdebat soal status jalan nasional dan lainnya. Karena secara teknis, menurutnya jalan di Muara Rapak yang terhubung dengan jalan berstatus kota yakni Jalan Ahmad Yani, bukan menjadi kendala untuk dimulainya pekerjaan pembangunan flyover. Dia berjanji akan mengawal rencana pembangunan ini di tingkat pemerintah pusat, karena posisi Irwan juga cukup strategis, Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu juga anggota Banggar di DPR RI.
"Saya siap mendorong kontribusi APBN. Bukan hanya untuk flyover ini, tapi untuk semua infrastruktur di Kaltim," ungkap Irwan.
Irwan juga menyinggung ide Sekda Pemprov Kaltim Sa'bani untuk memikirkan solusi jangka pendek yang tepat, agar kecelakaan lalu lintas di kawasan Muara Rapak bisa diminimalisasi. Termasuk juga mengatasi titik macet di kawasan tersebut.
Menurutnya penting bagi daerah menerbitkan kebijakan yang tegas terhadap pengaturan kendaraan angkutan berat yang memasuki Kota Beriman. Termasuk mengawasi dengan ketat hal teknis terkait kendaraan yang laik jalan, serta dipastikan sudah lulus uji KIR.
